REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Mahyudin menilai, pemerintah tidak perlu meminta maaf ataupun memulihkan nama baik Presiden Pertama Republika Indonesia Soekarno. Menurutnya, antara negara dan Bung Karno tidak ada persoalan.

''Bung karno tidak ada masalah sebenernya. Sudah jadi pahlawan, proklamator itu kan berarti negara dan bung karno tidak ada masalah,'' kata Mahyudin, usai menjadi pembicara kunci di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa (6/10).

Mahyudin juga mempertanyakan mekanisme minta maaf oleh pemerintah. Padahal, kata dia, anak Bung Karno saja, yaitu Megawati Soekarno Putri sudah menjadi presiden. ''Format minta maaf yang diinginkan seperti apa sebenarnya,'' ujar dia.

Mahyudin juga meluruskan apa yang dimaksud oleh anggota MPR Ahmad Basarah beberapa waktu lalu di Bogor, dimana Basarah meminta pemerintah untuk meminta maaf kepada Bung Karno. Hal itu kemudian mengundang politisi PDIP untuk turut menyatakan pemerintah meluruskan atau memulihkan nama baik Bung Karno, seperti Puan Maharani dan Masinton Pasaribu.

''Jadi mungkin, Ahmad Basarah bukan itu maksudnya. Dia mengcounter banyaknya permintaan maaf untuk PKI. Maksudnya, kalau negara harus minta maaf ke bung karno dulu, baru ke PKI,'' jelasnya.

Dengan dijadikan pahlawan nasional, lanjut dia, itu juga sebagai bentuk pemulihan nama baik Soekarno. Sehingga ia heran pemerintah harus minta maaf bagaimana lagi. ''Itu yang susah dipahami,'' katanya.

Sehingga, Mahyudin menganggap kadang-kadang sikap seperti itu terlalu berlebihan. Sekarang, masyarakat tidak usah terlalu banyak mengurusi hal-hal yang seperti itu. Seharusnya yang lebih penting, Indonesia mulai berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kemiskinan bisa turun, terciptanya lapangan kerja, serta daya beli masyarakat naik. ''Itu yang harus jadi prioritas,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika