REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yan Permenas Mandenas berpendapat kelayakan terbang pesawat perintis di daerah itu perlu dievaluasi dan diverifikasi ulang guna menghindari kecelakaan.
"Bagi saya, layak atau tidak layaknya pesawat terbang perintis di Papua itu harus dievaluasi. Apakah sudah sampai batas pemakaiannya, atau sudah seharusnya dilakukan perawatan atau dihentikan, ganti yang baru," kata anggota Komisi IV DPRP Yan Permenas Mandenas di Kota Jayapura, Papua, Rabu (7/10).
Menurut politisi Hanura itu evaluasi dan verifikasi ulang bagi sejumlah pesawat terbang perintis di Papua perlu dilakukan sehingga kecelakaan udara bisa diantisipasi secara dini dan tidak lagi memakan korban.
Apalagi, kata dia, dalam pemberitaan di sejumlah media massa, dikabarkan pesawat milik Aviastar jenis Twin Otter yang beroperasi di Sulawesi Selatan jatuh saat menangkut tujuh penumpang, pilot dan kru pesawat di sekitar Gunung Luwu.
"Kita tidak ingin kejadian seperti itu terjadi di Papua. Meski belum tahu sebabnya apa. Tapi proteksi dan kepedulian kita sebagai wakil rakyat itu harus dilaksanakan agar pihak terkait yang mengawasi langsung penerbangan-penerbangan perintis di Papua bisa lebih proaktif," katanya.
Mengenai harga tiket yang belakangan ini melonjak hingga RP1 juta hingga Rp6 juta untuk penerbangan luar dan penerbangan ke arah pedalaman Papua, menurut Ketua DPP Hanura Provinsi Papua itu, sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak dan pemangku kepentingan.
"Ada baiknya pimpinan dewan cepat merespons ini. Waktu saya jadi anggota dewan periode lalu dan membidangi hal itu, saya fasilitasi lakukan pertemuan dengan pimpinan cabang maskapai penerbangan lokal dan nasional untuk membahas soal harga tiket yang memberatkan masyarakat, dan akhirnya ada solusi, harga tiketnya seuai aturan ambang bawah dan ambang atas," katanya.
Ia mencontohkan, penerbangan lokal dari Biak ke Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan pesawat kecil, padahal waktu tempuh hanya 20 menit namun harganya bisa mencapai Rp 1 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika