REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Selasa (6/10) kembali menyampaikan seruannya kepada semua pihak di Libya agar mengakhiri dialog politik dan menandatangani kesepakatan yang akan menghasilkan pembentukan pemerintah kesepakatan nasional.

"Hanya Pemerintah Kesepakatan Nasional akan menyatukan rakyat Libya dan memungkinkan mereka, dengan dukungan masyarakat internasional, menangani tantangan ini," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban.

Libya kini menghadapi dua pemerintah dan parlemen yang bertikai dan dirongrong kerusuhan yang meningkat dan serangan.

Libya kini menghadapi kebuntuan dalam pertikaian antara militer yang pro-sekuler dan gerilyawan fanatik sehingga menimbulkan kevakuman keamanan dan peluang bagi tumbuhnya fanatisme.

Dewan Perwakilan Rakyat Libya yang diakui masyarakat internasional pada Senin (5/10) memutuskan memperpanjang mandatnya setelah berakhirnya tanggal berlakunya pada 20 Oktober.

Seorang juru bicara parlemen mengatakan anggota parlemen telah mengubah deklarasi undang-undang dasar dan Dewan Perwakilan Rakyat itu akan menyerahkan kekuasaan setelah badan baru terpilih.

PBB telah menengahi beberapa bak dialog antara pihak yang bertikai sejak September lalu. Tapi bentrokan terus berlanjut meskipun gencatan senjata disepakati oleh semua pihak yang berperang.

"Sekretaris Jenderal tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Libya melalui Utusan Khususnya dan Misi Pendukung PBB di Libya," kata pernyataan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika