REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, berpendapat bahwa menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bukan karena paket kebijakan bertahap yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.

"Penyebab menguatnya rupiah itu lebih karena global. Semua mata uang dunia menguat. Jadi masih belum normal lagi, dan ini belum fundamental karena kita ini bisa terus menguat," katanya seusai menghadiri Kongres Ikatan Sarjana EkonomI Indonesia (ISEI) di Surabaya, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bersifat jangka panjang, sedangkan menguatnya rupiah yang terjadi dalam beberapa hari ini hanya sementara dan berjangka pendek.

Karena itu, Aviliani meminta publik untuk mewaspadai penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir, sebab dampaknya bersifat jangka pendek. "Jangan disikapi dengan senang-senang dulu karena ini masih fluktuatif. Orang yang berfluktuasi dengan jual-beli dolar juga masih ada," ucapnya.

Dia menyebutkan bahwa secara domestik penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dialami oleh penguatan mata uang lain di dunia, tidak hanya Indonesia. Selain itu, adanya kebijakan pemangkasan pajak bunga deposito bagi devisa hasil ekspor (DHE) yang disimpan di bank-bank luar negeri, juga belum menjamin stabilitas nilai tukar rupiah.

"Saat ini memang ada respon terkait dengan DHE pajak 5 persen atau 25 persen yang akan diharapkan dana-dana bisa masuk, tapi itu kan butuh waktu," katanya.

Ia menilai pemangkasan DHE harus diikuti dengan kebijakan lain untuk meningkatkan dana masuk, seperti dari kegiatan ekspor, sektor pariwisata, maupun sumber-sumber dana lain yang lebih besar, sehingga penguatan rupiah bisa terus stabil.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak menguat sebesar 256 poin menjadi Rp 13.985 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp 14.241 per dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika