REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otto Cornelis Kaligis disebut pernah mendesak hakim yang menangani perkara pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan untuk mengabulkan permohonannya.
Saksi dalam perkara itu adalah ketua majelis hakim sekaligus Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro yang menjadi saksi untuk terdakwa O.C. Kaligis.
"Benar, tapi pertimbangan putusan berdasarkan pertimbangan yang ada kalau pengujian kewenangan yang dilakukan aparat internal pemerintah daerah sehingga landasan hukumnya tepat sehingga disetujui seperti itu," tambah Tripeni.
"Yang saya ingat adalah agar gugatan dikabulkan, tetapi saya tidak ingat mengenai ucapan yang banyak kenalan," tambah Tripeni, Kamis (8/10).
Menurut Tripeni, dia bersama dua anggota majelis lain, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi melakukan dua kali musyawarah terkait dengan gugatan yang diajukan O.C. Kaligis dan timnya.
"Musyararah dua kali, pertama hasilnya NO, kalau musyawarah kedua kami menilai agar putusan dipenuhi sebagian khusus untuk permintaan keterangan saudara Fuad Lubis karena surat penyelidikan itu berlaku umum, tidak konkret dan bisa kena ke siapa saja. Kalau surat pemanggilan itu konkrit hanya untuk Fuad Lubis saja," jelas Tripeni.
Musyawarah itu dilakukan 4--5 hari sebelum putusan tanggal 7 Juli 2015. Dermawan Ginting dan Amir Fauzi yang menjadi saksi dalam sidang yang sama juga mengaku bahwa keduanya menerima masing-masing 5.000 dolar AS dari anak buah O.C. Kaligis M. Yagari Bhastara Guntur alias Gary pada tanggal 5 Juli 2015. Dermawan lalu melaporkannya pada tanggal 6 Juli 2015.
"Iya, saya sampaikan kepada Pak Tripeni, lalu dijawab 'ya sudah ambil saja, kalau saya tidak usah, saat itu hanya saya saja yang melapor'," kata Dermawan Ginting.
Dalam perkara ini, Kaligis didakwa menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irianto Putro selaku ketua majelis hakim sebesar 5.000 dolar Singapura dan 15.000 dolar AS, dua anggota majelis hakim, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing 5.000 dolar AS serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar 2.000 dolar AS sehingga totalnya 27.000 dolar AS dan 5.000 dolar Singapura.
Tujuan pemberian itu adalah untuk memengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan tunggakan dana bagi hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika