REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyatukan sikap soal rencana pembangunan unit pengolahan gas di Blok Masela, Maluku. Hal ini setelah menyusul polemik "terbelahnya" sikap pemerintah,

antara Menko Bidang Kemaritiman dan Menteri ESDM dalam merencanakan pembangunan unit pengolahan gas, antara opsi di laut (offshore) dan di darat (onshore).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ( SKK Migas) Amien Sunaryadi telah bertemu dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk menyamakan ide perihal Blok Masela.

Amien mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama kalinya. Dia menilai, masih belum paham betul mengenai konsep yang diajukan SKK Migas untuk ladang gas abadi tersebut. "Beliau kan ketemu saya baru pertama, mungkin beliau belum tahu konsepnya secara keseluruhan itu seperti apa. Concern beliau itu bagaimana dampaknya dengan regional development, terus sudah saya jelaskan, sementara ini idenya begini. Beliau (bilang) itu bagus," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, selain pembangunan daerah, Rizal Ramli memberikan perhatian terhadap pembangunan nasional dan lokal konten‎. "Terus saya sampaikan juga SKK melihat maritim sangat penting karena itu skk akan mensuport galangan kapal. Terus saya jelaskan dari 109 galangan kapal yang ada SKK Migas sudah pelajari 10. Dari 10, yang potensial 5," jelasnya.

Amien menegaskan, dalam pertemuan tersebut tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan Rizal Ramli menolak rencana pembangunan kilang laut lepas (offshore). Tetapi, Rizal menyarankan untuk membangun pipanisasi (onshore).

"Tapi saya jelaskan rekomendasi SKK Migas adalah floating LNG 7,5 juta metrik ton per tahun (mtpa) dan saya belum ada pemikiran untuk mengubah itu. Dan terus kita ngobrol macam-macam," ujarnya.

Sedangkan untuk rencana penggunaan konsultan independen untuk rencana pengembangan Blok Masela, Amien menjelaskan, mereka akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral‎ Sudirman Said.

‎Dia menambahkan, SKK Migas tetap akan memberikan rekomendasi. Harapannya. Dapat menjadi pembanding, walaupun tetap kemungkinan besar yang akan digunakan adalah hasil rekomendasi dari tim konsultan independen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika