REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, enam permasalahan paling penting di Indonesia tertinggi didominasi isu perekonomian.

Perekonomian secara umum (37,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (13,3 persen), harga kebutuhan pokok mahal (12,3 persen), kemiskinan (3,7 persen), kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9 persen). Sementara itu, isu korupsi menempati peringkat empat.

"Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65,6 persen). Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (dibawah 50 persen)," katanya di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut dia, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74,9 persen). Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 77,3 persen.

"Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48,5 persen. .Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 50,8 persen," ujarnya.

Qodari melanjutkan, publik yang puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai alasan sebagai berikut. Pertama adanya kebebasan berpendapat (58,9 persen), semua berjalan lancar dan tertib (12,7 persen). Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18,2 persen), tidak sesuai aspirasi rakyat (14,4 persen), tidak konsisten terhadap janji (9,9 persen), dan meningkatnya korupsi (8,6 persen).

Ikuti Whatsapp Channel Republika