Sabtu 10 Oct 2015 09:06 WIB

Survei: Presiden, KPK, dan TNI Sebagai Motor Perubahan

Paparan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Paparan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Indo Barometer menyatakan bahwa Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh kepercayaan paling tinggi dari masyarakat sebagai motor perubahan.

"Presiden, KPK dan TNI ketiganya saling berhubungan. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepastian keamanan dan hukum," kata direktur eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/10).

Hasil survei Indo Barometer menyebutkan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepresidenan memperoleh kepercayaan tertinggi di mata publik dalam kurun satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

KPK memperoleh nilai 82 persen, disusul TNI dengan 81 persen, dan Kepresidenan RI 78,6 persen. Dengan demikian, tambah Qodari tiga lembaga tersebut dapat menjadi motor perubahan Indonesia dalam sektor hukum, keamanan, dan ekonomi.

Dari kacamata publik, lanjut Qodari, reformasi kelembagaan paling besar telah dilalui lembaga Kepresidenan dan TNI. Kepresidenan tambahnya tidak lagi absolut seperti di masa Orde Baru, reformasi TNI telah berlalu dari Dwi-Fungsi ABRI ke tentara profesional, dan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di negara ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengaku tidak heran dengan tingkat kepercayaan tinggi yang diraih lembaga Kepresidenan, KPK, dan TNI. "Saya tidak kaget kalau publik masih sangat percaya kepada Presiden, KPK dan TNI, karena ketiga lembaga ini yang sukses di mata publik," katanya.

TNI tambahnya selama ini sangat konsisten dan sukses dengan reformasi yang dilakukan. Demikian juga KPK menjadi lembaga antirasuah yang paling sukses di mata publik. "Hasil survei ini juga mengkonfirmasi bahwa publik sangat mengharapkan KPK tetap ada. Karena itu, rencana DPR dan pemerintah merevisi UU untuk melemahkan KPK tidak tepat," katanya.

Mengenai tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi yang tinggi, Ray mengatakan, ini bukti publik masih sangat berharap Presiden bisa menuntaskan semua persoalan bangsa dana negara ini. "Walau popularitas Jokowi kali ini turun, tapi tingkat kepercayaan publik kepada Presiden tetap tinggi. Ini modal bagi Presiden untuk terus berbuat yang baik bagi bangsa ini," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement