REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada era masa kini, negara maju memberikan perhatian lebih terhadap maksimalisasi dana subsidi untuk kepentingan masyarakat luas. Karena idealnya setiap dana yang berasal dari uang negara yang dialokasikan untuk rakyat justru harus bisa memberikan manfaat lebih. .
"Bukan seperti di Indonesia sekarang, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk subsidi justru langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan tidak memperhitungkan bagaimana dana itu bisa dikelola sedemikian rupa dalam tata kelola keuangan untuk mendapatkan maksimalisasi kemanfaatannya," ucap guru besar Universitas Indonesia Akhmad Syakhroza, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/10).
Syakhroza menyatakan, tata kelola keuangan negara di berbagai belahan dunia sudah tidak malu-malu menerapkan pola maksimalisasi subsidi. "Dalam tata kelola keuangan yang bertanggung-jawab dana itu bisa melahirkan keuntungan-keuntungan yang sah," kata doktor bidang perilaku organisasi tersebut.
Dia menjelaskan, tidak menjadi salah jika uang negara yang dialokasikan menjadi dana subsidi dikelola terlebih dahulu oleh badan usaha milik negara (BUMN), sepanjang misi tersebut tidak mengganggu peruntukan subsidi.
Untuk mengikuti model subsidi rakyat yang modern tersebut, tidak berlebihan kalau sudah saatnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan perhatian penuh terhadap maksimalisasi dana subsidi itu.
"Jangan lagi hanya sebatas memiliki kemauan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana subsidi, namun minim kemampuan untuk memaksimalisasinya. Itu akan memberi nilai tambah sosial dan politik," sarannya.
Pemerintahan Jokowi-JK yang memandang desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Nawa Cita, kata dia, seyogianya harus hadir ketika dibutuhkan untuk memulai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. "Langkah-langkah terobosan pemerintah serta taktis panduan kerja didalam paket ekonomi Presiden Jokowi untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi saya nilai sangat baik," ucapnya.
Dia berpendapat, dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang melambat maka idealnya pemerintah perlu melakukan konsolidasi alokasi dana subsidi menjadi dua kelompok. "Yakni yang langsung dinikmati masyarakat seperti beras miskin, bantuan langsung tunai, kesehatan, pendidikan. Sementara yang tidak langsung seperti bibit, pupuk, pakan, alat perikanan, modal usaha dan lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika