REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Unversitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Sanit, melihat bahwa kekisruhan yang terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bukan karena keduanya, melainkan konflik antara Ahok dengan PDIP.

Ia menjelaskan, persetujuan terhadap RAPDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebab, Mendagri akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah meneken RAPBDP tersebut.

"Saya melihat, DPRD mendapat 'back up' (dukungan) dari PDIP. Jadi mereka berdua (Prasetyo dan Tjahjo) harus menjalankan perintah partai. Itu yang terjadi," paparnya.

Menurut dia, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini, yakni Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Ia pun menduga, kisruh ini untuk menjegal Ahok maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.

"Jadi ingin memberi tahu pada pemilih, ini lho yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi," jelas Sanit.

Ahok sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015, yang dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017. "Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman. Makanya, kita ingin realistis juga," ujar Prasetyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika