REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Segenap pihak diimbau memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Terutama dalam membicarakan bersama solusi dan jalan keluar terkait bentrokan yang berujung pada pembakaran rumah ibadah di sana.

"Masih ada komitmen Bupati Aceh Singkil untuk mencari penyelesaian, ini yang harus didorong dan diperkuat," ujar Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq, semalam.

Fajar mengatakan kasus ini sebaiknya tidak dinasionalisasi dan diekploitasi oleh pihak-pihak luar Aceh. "Karena akan sangat berisiko mempersulit langkah-langkah penyelesaian di tingkat lokal Singkil," kata dia.

Pemerintah pusat harus memastikan penyelesaian kasus di Aceh Singkil berada dalam koridor hukum dan keadilan. Menurutnya, kepolisian dipastikan bertindak imparsial dan pemerintah daerah melindungi hak asasi warganya. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kasus-kasus serupa tidak terulang lagi, baik di wilayah Aceh maupun daerah lainnya.

Peristiwa pembakaran terhadap rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil, terjadi hanya satu hari setelah pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil membuat kesepakatan perihal gereja-gereja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Peristiwa tersebut berawal dari adanya organisasi masyarakat yang tidak puas atas kesepakatan antara pemerintah daerah setempat dan kelompok masyarakat soal 21 gereja yang izinnya dianggap bermasalah. Sesuai rencana, pemerintah akan membongkar gereja pada 19 Oktober 2015 mendatang.

Pada Selasa (13/10) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB sekitar 500 orang dari organisasi masyarakat berkumpul di dekat Masjid Lipat, Desa Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Pukul 10.00 WIB, massa yang terdiri dari ratusan orang serta menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka bergerak ke sejumlah rumah ibadah yang dipermasalahkan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika