REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menentramkan dan menertibkan warga Aceh Singkil. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulya mengatakan langkah-langkah itu diperlukan agar isu SARA di seputar kejadian bisa disingkirkan.

"Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan," ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan, aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan kasus tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa. Semestinya, ujar dia, setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.

"Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian,"katanya.

Ia menambahkan, aturan perizinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Menurutnya, semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, ia menilai, semestinya tidak ada hal yang sulit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika