REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam persoalan penegakan hukum di Kejaksaan Agung kembali disoroti publik. Ditambah lagi, upaya pemberantasan korupsi di internal korps Adhyaksa tersebut diduga diwarnai konflik kepentingan internal lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo berasal dari partai politik.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, selama kejaksaan dipimpin politikus partai politik, lembaga penegak hukum akan sangat rentan dijadikan alat politik. "Posisi Kejaksaan Agung saat ini rawan dijadikan alat politik, apalagi dalam persidangan kasus dugaan suap gubernur nonaktif Sumut. Ada indikasi permainan dengan kejaksaan. KPK harus segera periksa kebenaran isi rekaman tersebut," ujar Fadli di Jakarta, Kamis (15/10).
Dia menambahkan, kejaksaan selama dipimpin HM Prasetyo semakin tidak profesional karena kerap kalah dalam praperadilan. "Publik bisa menilai mana yang profesional atau tidak. Ketika kejaksaan dikritisi tidak profesional karena kerap kalah praperadilan, harusnya disikapi bijak sebagai evaluasi, bukan menyalahkan keadaan. KPK juga dikritisi dan nyatanya mereka lakukan evaluasi," tegasnya.
Fadli juga menambahkan, sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi posisi Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda di bawahnya. "Logikanya, jika Presiden Jokowi ingin kejaksaan mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, HM Prasetyo, wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda, pokoknya semua harus diganti,” kata dia.
Presiden, lanjutnya, seyogianya harus konsisten dan serius dalam hal penegakan hukum, apalagi untuk posisi-posisi penting. "Melorotnya kinerja Kejaksaan Agung menjadi bukti pemerintah belum serius membenahi bidang penegakan hukum," cetusnya.
Maka itu, Fadli berharap, pemerintah dapat memikirkan kembali untuk menunjuk jaksa agung yang telah berkarier sebelumnya di Kejagung.
"Masyarakat sudah cerdas menilai kejaksaan. Kalau kita mau menegakkan hukum carilah orang terbaik di Kejagung, namun jangan pilih yang saat ini menjabat posisi JAM. Begitu pula, dengan kepolisian dan institusi hukum lain. Yang tidak mudah gunakan abuse of power," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika