REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim pelemahan ekonomi nasional tak berpengaruh pada sektor pariwisata. Presiden Joko Widodo menyebut, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia justru meningkat 2,87 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pada Agustus 2015, pemerintah mencatat, ada 850.542 wisman yang datang ke Indonesia. Jumlah tersebut naik 2,87 persen dibanding bulan Agustus 2014.
“Data yang saya terima juga hampir di semua negara di Asia Tenggara ini menurun, tapi kita, Alhamdulillah bisa naik,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (15/10).
Presiden meminta ada lebih banyak deregulasi di sektor pariwisata sehingga dapat mengundang lebih banyak wisatawan, seperti penghapusan ketentuan Clearence Approval for Indonesia Teritory (CAIT) serta pencabutan Cabotage Cruise untuk meningkatkan kunjungan kapal pesiar.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, sudah ada sejumlah kebijakan baru di sektor pariwisata yang diyakini dapat mendongkrak jumlah wisatawan. Pertama, ditambahnya jumlah negara bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara kini menjadi 90 negara. Arief optimistis kebijakan itu dapat membuat target 12 juta wisman pada 2016 dapat lebih mudah tercapai.
Kebijakan kedua, Kementerian Pariwisata telah mencabut aturan yang berhubungan dengan izin bagi kapal pesiar dan yacht untuk masuk ke Indonesia. Izin masuk bagi kapal pariwisata tersebut yang sebelumnya memakan waktu tiga pekan kini dipangkas menjadi tiga jam saja.
"Kita memproyeksikan tahun depan ada 3.000 yacht yang akan masuk ke Indonesia, itu setara Rp 3 triliun," ujar Arief.
Kebijakan ketiga, pemerintah kini mengizinkan kapal pariwisata asing untuk menaik-turunkan penumpang di wilayah Indonesia. Cruise yang datang ke Indonesia sekarang boleh menaik-turunkan penumpang di lima pelabuhan, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Benoa, dan Makasar.
"Keuntungan untuk Indonesia adalah kalau orang Indonesia ingin melakukan cruising tidak perlu lagi ke Singapura," kata dia.
Dari tiga deregulasi yang berkaitan dengan pariwisata tersebut, pemerintah menarget ada penambahan devisa sekitar 2 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika