Jumat 16 Oct 2015 12:30 WIB

Kepala Bakorwil Setuju Pembentukan Provinsi Madura

Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan, Madura.
Foto: Antara
Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan, Madura.

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, Jawa Timur, Asyhar mengaku setuju dengan pembentukan Provinsi Madura yang digagas sebagian masyarakat di Pulau Garam itu. "Saya setuju Madura menjadi provinsi," kata Asyhar di Pamekasan, Jumat (16/10).

Hanya saja, kata dia, pembentukan provinsi itu tidak bisa dilakukan sekaligus karena masih membutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait jumlah minimal kabupaten/kota dalam sebuah provinsi, sebagaiman dalam ketentuan perundang-undangan.

Asyhar mengemukakan hal ini, menanggapi adanya pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Madura (P4M). Panitia ini telah dibentuk beberapa hari lalu, dan telah gencar melakukan pertemuan dan diskusi dengan sejumlah tokoh Madura, baik para aktivis, LSM, dan akademisi di Pulua Garam itu.

Tidak hanya itu saja, panitia pembentukan Provinsi Madura ini juga mulai gencar melakukan road show ke empat kabupaten di Pulau Madura guna menguatkan dukungan atas gagasan membentuk Provinsi Madura seperti yang mereka inginkan.

Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan yang digelar Selasa (13/10) Kepala Bakorwil Asyhar menjelaskan, secara potensi, Madura memang banyak memiliki potensi. Baik potensi sumber daya alam, ekonomi maupun potensi budaya.

Di samping itu, Madura memiliki ciri unik tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Ia mencontohkan seperti potensi pangan. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang ini menuturkan, setiap tahunnya, data serapan pangan berupa gabah dan jagung di Pulau Madura selalu rendah dibanding wilayah lain di luar Madura.

Tetapi, serapan data yang rendah itu tidak menunjukkan bahwa persediaan pangan di Pulau Garam Madura rendah, karena masyarakat biasa menyimpan hasil pertanian mereka untuk kebutuhan makan selama 1 tahun.

"Jadi, barometer nasional terkadang tidak bisa menjadi ukuran dan diberlakukan di Madura," katanya menjelaskan. Kendatipun demikian, Asyhar mengakui, dari sisi sumber daya manusia, Madura memang belum cukup memadai. "Makanya perlu tahapan," terang Asyhar.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement