REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, bela negara bukan wajib militer dan bukan pula harus angkat senjata, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara untuk mencintai dan membangun negaranya.
"Bela negara sama sekali bukan wajib miiter. Wajib militer itu kan dipaksa. Bela negara itu kewajiban yang sudah melekat di setiap warga negara. Bela negara juga bukan angkat senjata dan lempar-lempar granat," kata Menhan Ryamizard , dalam obrolannya dengan Antara di Beijing, Jumat (16/10).
Ia mencontohkan, setiap warga negara memiliki hak. "Kalau buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut kesejahteraannya, itu hak dia sebagai warga negara. Nah, sekarang kewajibannya sebagai warga negara mana?, jangan hanya menuntut ini dan itu saja. Itu gambaran sekilas apa itu bela negara. Jadi bukan selalu angkat senjata," kata Ryamizard.
Nasionalisme, cinta Tanah Air, kebanggaan kepada negara, itu harus terus diciptakan, ditumbuhkembangkan, dilanggengkan, itu bela negara.
"Bagaimana setiap warga negara bisa memiliki kecintaan, kebanggaan kepada negara, kepada Tanah Air, sehingga apa pun yang dikerjakan, dilakukan, atas dasar kecintaan dan kebanggaan atas negara. Itu bela negara," tuturnya menegaskan.
"Nah untuk menciptakan, menumbuhkembangkan rasa bela negara itu kan harus dilakukan sejak dini hingga usia lanjut. Mulai dari pendidikan di rumah, lingkungan masyarakat, sosial dan profesional. Jadi, bukan angkat senjata dan lempar-lempar granat," kata Ryamizard menekankan.
Tentang kemungkinan bela negara menjadi bagian dari kurikulum penting nasional, Menhan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Bela negara itu kewajiban yang melekat pada setiap warga negara, jadi memang harus diupayakan oleh semua pihak, untuk semua kalangan," katanya.
Kementerian Pertahanan mencanangkan program bela negara bagi 100 juta warga negara Indonesia yang berusia di bawah 50 tahun. Rekrutmen uji coba pemerintah dalam latihan bela negara pada Oktober ini adalah 4.500 peserta, berasal dari 45 kabupaten dengan 100 peserta dari masing-masing kabupaten.