REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Indonesia masih menghadapi tantangan mewujudkan kedaulatan pangan. Di antara kendala tersebut yakni kondisi sebagian masyarakat yang masih dilanda kemiskinan dan kepalaran. Berkaca pada sejumlah upaya, program swasembada dan pencapaiannya, pemerintah optimis dapat menjawab tantangan Nol Kelaparan pada 2030.
"Hari ini Indonesia mencanangkan Zero Hunger Challenge (ZHC) atau Gerakan Meniadakan kelaparan yang dicanangkan PBB pada 2012 lalu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya pada acara puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-35 pada Sabtu (17/10). Target pencapaian tersebut, lanjut dia, sejalan dengan agenda Nawa Cita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan meningkatkan produktivitas rakyat.
Total penduduk dunia yang mengalami kelaparan pada 2015 mencapai 842 juta jiwa. Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs) di 2015, masih terdapat penduduk miskin sebanyak 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,22 persen. Data tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2015.
Maka dalam pelaksanaan HPS, Indonesia ingin turut menjawab seruan global untuk menghapuskan kelaparan. Gerakan tersebut sebelumnya telah dicanangkan oleh PBB sejak 2012. Komponen ZHC mencakup akses pangan yang mencukupi sepanjang tahun; meniadakan Stunting alias kasus anak pendek pada anak usia di bawah dua tahun; sistem pangan berkelanjutan; meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil; dan meniadakan kehilangan hasil dan pemborosan pangan.
Implementasi ZHC, lanjut dia, menyangkut komitmen berbagai pemangku kepentinga seperti Pemerintah Pusat, Daerah, swasta dan masyarakat. Pencanangan ini sangat tepat dan strategis untuk menjadikan ZHC sebagai payung dalam menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan dan mensinergikan berbagai kebijakan, strategi dan program guna mempercepat pencapaian peniadaan kelaparan.
Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Indonesia pun menginstruksikan agar komitmen ZHC menjadi perhatian utama. "Para Menteri yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan, Gubernur dan Bupati Walikota saya minta memprioritaskan pembangunan pertanian dan pedesaan," ujarnya. Dengan begitu, penduduk miskin yang sebagian besar berusaha di bidang pertanian dan pangan yang berada di pedesaan dapat berkurang secara nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika