REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai terjebak dalam janji yang digemborkan selama masa kampanye. Hal itu disimpulkan dari penilaian pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sejumlah program yang masuk dalam Nawa Cita patut dipertanyakan. Ia menilai Presiden Joko Widodo sedang terjebak pada janji-janji yang didengungkan dalam masa kampanye.
"Saat ini Jokowi terjebak pada janji-janji kampanye yang belum mampu diwujudkan," kata Bambang dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (18/10).
Anggota Komisi III DPR tersebut menuturkan, fakta-fakta yang dirasakan rakyat di lapangan setelah Joko Widodo menjadi presiden, tidak sama dengan janji-janji yang dikeluarkan selama masa kampanye. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kekecewaan publik, dan rapor merah yang membayangi Jokowi-JK selama satu tahun pertama menjabat.
Ia menganggap dalam bidang ekonomi, kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih jauh dari baik. Sejumlah indikator yang menggambarkan rendahnya efektivitas tersebut, diantaranya lonjakan harga beras, penyerapan anggaran yang buruk dan jatuhnya nilai rupiah.
Bambang menekankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sampai mencapai ke titik 14.700 rupiah, merupakan kondisi yang sangat memperihatinkan. Hal itu, terang Bambang, dilihat dari nilai tukar rupiah yang berada di bawah titik Rp 10 ribu, saat Presiden Joko Widodo dilantik.
"Padahal ketika Presiden Jokowi dilantik, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bertengger dikisaran 9.500 rupiah," terang Bambang.
Peraih PWI News Maker Award 2010 tersebut, menyebut kondisi nilai tukar rupiah sangat kontras dengan kabar optimisme rupiah menguat, apabila Joko Widodo naik menjadi presiden. Bambang mengingatkan jika Joko Widodo tidak segera melakukan langkah penyelamatan rupiah, bukan tidak mungkin nilai tukar rupiah akan kembali terpuruk.