REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK besok akan memasuki waktu satu tahun pada 20 Oktober 2015. Sayangnya, sebagian kalangan masih kurang puas terhadap kinerja mereka. Bahkan tahun pertama ini bisa disebut-sebut sebagai tahun kemalangan terutama untuk rakyat.
Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan untuk penerimaan pajak saja, hanya Rp 686 triliun atau 53 persen pada akhir september. "Ini artinya pada akhir Sesember 2015, sangat berat untuk mendapat hasil Rp1000 triliun," ujarnya, Senin (19/10).
Uchok menyebut apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan menghambat atau membuat Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tersendat. "Ini dapat mengakibatkan ekonomi bisa terpuruk karena tidak adanya distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin," ucapnya.
Minimnya penerimaan pajak, diyakini juga akan menghambat program-program Jokowi. Ini dapat membuat program Jokowi terbelengkalai karena tidak ada anggaran untuk membiayainya.
"Penerimaan pajak yang 53 persen hanya membuat kehidupan rakyat menjadi sangat pahit karena alokasi dan program dalam APBN tidak jalan atau tidak terealisasi untuk kebutuhan, dan kepentingan rakyat," kata Uchok. Menurut dia situasi ini berbanding terbalik, dengan kebutuhan pejabat negara seperti fasilitas mewah, gaji, dan tunjangan yang malah sudah dipenuhi lebih dulu daripada kepentingan rakyat.