REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo tepat berumur setahun pada 21 Oktober 2015. Selama setahun pemerintahannya, ada catatan soal ketidakharmonisan di internal pemerintah yang dinilai mengganggu kerja eksekutif.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa mengatakan kinerja Jokowi dinilai sudah maksimal. Meskipun, apa yang dikerjakan belum memenuhi harapan masyarakat. Sebagai partai pengusung pemerintahan, PDIP tetap konsisten memberikan kritik dan penilaian terhadap kinerja Jokowi.
Bukan berarti merecoki, tapi lebih untuk menjaga kinerja pemerintah berada dalam jalur yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari penilaian PDIP, ada beberapa persoalan yang membuat kinerja Jokowi masih belum memenuhi harapan. Yang paling terlihat, kata Dwi Ria, adalah soal kegaduhan di internal pemerintah sendiri. Pemerintah terlalu banyak mengumbar adu mulut atau debat diantara sesama pembantu presiden. Jadi, ada persoalan serius soal koordinasi antar menteri. Diantara sesama pembantu presiden, seharusnya tidak terlalu menonjolkan perbedaan pendapat di ruang publik.
“Lebih baik dibahas di rapat kabinet, tidak perlu saling teriak, karena menambah kebingungan masyarakat,” kata Dwi Ria di kompleks parlemen Senayan, Senin (19/10).
Kondisi ini mengakibatkan kesan yang ditangkap oleh masyarakat adalah kesan ketidakkondusifan situasi. Padahal, kondisi yang kondusif ini sangat dibutuhkan untuk kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain soal kesolidan di internal pemerintah, PDIP juga menilai Jokowi masih memiliki catatan buruk dalam penegakan hukum. Seringkali kebijakan politik menabrak prosedur penegakan hukum yang berlaku.
Menurut anggota komisi III DPR RI ini, penegakan hukum menjadi catatan negatif yang juga paling terlihat selama setahun kepemimpinan Jokowi. Masalah penegakan hukum juga terlihat dari kesan ketidakakuran antar lembaga penegak hukum sendiri. Lalu, catatan PDIP yang ketiga adalah soal penanganan hal-hal yang sifatnya insidental oleh Jokowi terkesan masih lamban. Salah satu yang paling terasa saat ini adalah soal kasus asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
“Padahal, ini terjadi setiap tahun, seharusnya penanganan dilakukan lebih dini, jangan seperti sekarang rakyat menjadi korban,” kata dia.
Namun, PDIP menganggap, pemerintahan Jokowi baru tahap awal. Jadi, sebagai partai pengusung, PDIP minta pada masyarakat agar memberi kesempatan pada Jokowi untuk menunjukkan kinerja positifnya. Kalaupun memang masih kinerja yang dinilai kurang maksimal, harus diberi masukan dan kritik yang membangun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika