Selasa 20 Oct 2015 01:41 WIB

PKB Juga Nilai Pemerintahan Jokowi Belum Solid

Rep: Agus Raharjo/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo menuliskan kalimat
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo menuliskan kalimat "Ayo Kerja !!" di atas papan tulis di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid juga berpendapat, setahun kepemimpinan Jokowi, soliditas menjadi persoalan yang jadi tanda tanya. Ketidakkompakan pemerintah bahkan bukan hanya ditunjukkan antar sesama menteri di kabinet, tapi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Salah satu bukti nyatanya, kata dia, dalam penanganan kasus asap. Seperti tidak ada koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika di satu titik api dapat dipadamkan, di titik lain api akan muncul.

“Masalah soliditas ini bukan hanya di kabinet, daerah tingkat dua juga, artinya soliditas di pusat dan daerah masih dipertanyakan,” kata Fawaid.

Selain persoalan asap, ketidakkompakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini terjadi dalam hal penyerapan anggaran. Di pusat, Jokowi meminta daerah lebih maksimal untuk merealisasikan proyek-proyek sehingga penyerapan anggaran dapat tinggi. Namun, di daerah, kebanyakan kepala daerah seperti enggan dan takut untuk menggunakan APBD-nya.

PKB juga menilai ketidaksolidan muncul akibat perombakan kabinet yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu beberapa waktu lalu. PKB berharap, Jokowi tidak terlalu sering melakukan perombakan kabinet. Sebab, dari perombakan kabinet beberapa waktu lalu, belum terlihat hasil maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Yang terjadi justru muncul kegaduhan di internal pemerintah.

“Kalau saya jangan sering-sering perombakan kabinet, kemarin sudah, apa perbaikannya, tidak ada perbaikan, justru tambah gaduh,” kata Fawaid.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement