Selasa 20 Oct 2015 02:12 WIB

Setahun Jokowi, Pemerintah Belum Berdiri di Atas Semua Golongan

Rep: Amri Amrullah/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum mampu mengayomi semua golongan dalam menyelesaikan dua konflik sosial Tolikara dan Aceh Singkil. Dua konflik sosial yang bernuansa agama ini dianggap telah menjadi catatan buruk dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan masyarakat bisa melihat bagaimana pemerintah menyelesaikan dua konflik ini, bahwa ada pendekatan berbeda yang dilakukan pemerintah.

"Saya melihat cara penanganan pemerintah Jokowi atas kasus Tolikara dan Singkil jelas sangat berbeda. Dalam kasus Tolikara terlihat pemerintah Jokowi lemah dan lambat, pihak terlibat diundang ke istana. Sementara dalam kasus Singkil, dalam waktu singkat sudah langsung ditetapkan para tersangka," ujarnya Senin (19/10).

Pemerintah seharusnya mampu berdiri di atas dua golongan ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Mu'ti berharap pemerintah Jokowi-JK menyelesaikan konflik sosial keagamaan dalam tekanan. "Karena itu pemerintah harus berdiri di atas semua golongan," tambahnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement