REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum mampu mengayomi semua golongan dalam menyelesaikan dua konflik sosial Tolikara dan Aceh Singkil. Dua konflik sosial yang bernuansa agama ini dianggap telah menjadi catatan buruk dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan masyarakat bisa melihat bagaimana pemerintah menyelesaikan dua konflik ini, bahwa ada pendekatan berbeda yang dilakukan pemerintah.

"Saya melihat cara penanganan pemerintah Jokowi atas kasus Tolikara dan Singkil jelas sangat berbeda. Dalam kasus Tolikara terlihat pemerintah Jokowi lemah dan lambat, pihak terlibat diundang ke istana. Sementara dalam kasus Singkil, dalam waktu singkat sudah langsung ditetapkan para tersangka," ujarnya Senin (19/10).

Pemerintah seharusnya mampu berdiri di atas dua golongan ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Mu'ti berharap pemerintah Jokowi-JK menyelesaikan konflik sosial keagamaan dalam tekanan. "Karena itu pemerintah harus berdiri di atas semua golongan," tambahnya.