REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, banyak janji yang diberikan kepada rakyat belum terwujud sehingga dinilainya kinerja pemerintahan mengecewakan.
"Pak Jokowi berjanji membangun 100 technopark, 50 ribu puskesmas, 100 pusat industri perikanan, 1.000 kampung nelayan, 1.000 desa daulat benih. Sudah satu tahun berjalan, belum tampak tanda-tandanya," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/10).
Menurut Fadli Zon, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK malah sudah banyak janji yang dilanggar.
Dia mencontohkan Presiden Jokowi berjanji tidak akan ada transaksi politik dalam pembagian kabinet namun faktanya justru berbanding sebaliknya.
"Jokowi janji jaksa agung akan ditempati orang bukan dari parpol, faktanya malah diangkat dari kader partai," katanya.
Selain itu, dia mencontohkan, pemerintahan berjanji membangun sistem birokrasi "online" dalam dua pekan setelah dilantik namun faktanya tidak ada. Menurut dia, pemerintahan awal berjanji tidak akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), namun faktanya subsidi dikurangi bahkan dicabut.
"Janji akan hanya ada di kantor 1-2 jam, faktanya tidak demikian. Membuka 15 juta lapangan kerja baru, faktanya saat ini justru banyak rakyat di PHK malah impor buruh ribuan asing," katanya.
Fadli menilai Pemerintah satu tahun ini masih sibuk bagi-bagi kekuasaan dan membahagiakan tim suksesnya, melalui pembagian jabatan sebagai komisaris dan direksi BUMN daripada menyejahterakan rakyat. Menurut dia, satu tahun ini hambatan pemerintah lebih dikarenakan faktor internal pemerintah.
"Kurangnya kepemimpinan dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Jadi lambatnya pemerintah karena hambatan internal," katanya.
Menurut dia, situasi ekonomi sekarang terpuruk, pertumbuhan hanya di kisaran 4 persen padahal janji Jokowi targetkan 7 persen. Selain itu, PHK terjadi dimana-mana dan harga barang-barang meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika