REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan temuan survei nasional Poltracking Indonesia dalam mengevaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, publik merasa kecewa dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mayoritas publik 56.11 persen merasa tidak puas dengan kinerja DPR," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam 'Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja' di Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Hanta memaparkan, publik menilai bahwa DPR belum menjalankan tugas pokoknya dengan baik. Sebanyak 48 persen publik menilai bahwa mereka belum puas atas kinerja pengawasan DPR terhadap pemerintah,

43 persen publik menilai bahwa mereka tidak puas atas kinerja DPR dalam legislasi UU, dan 47 persen

publik tidak puas atas kinerja DPR dalam penyusunan APBN.

Tidak puasnya publik terhadap kinerja DPR itu dilengkapi dengan tidak puasnya publik, yaitu 56 persen terhadap kinerja DPR menyerap aspirasi publik. Selain itu sebanyak 39.05 persen publik mengaku mengetahui adanya rencana pembangunan gedung DPR dan 62.42 persen menyatakan tidak setuju dengan rencana DPR membangun gedung baru tersebut.

"Sebanyak 39.37 persen publik juga mengaku mengetahui rencana kenaikan tunjangan gaji untuk anggota DPR baru-baru ini, dan 70.36 persen menyatakan tidak setuju atas rencana kenaikan tunjangan gaji anggota tersebut.

Tak hanya itu, sebesar 21,26 persen publik mengaku mengetahui informasi tentang putusan MK tentang

pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin presiden. Sebanyak 21,37 persen setuju dengan peraturan ini, sebagian lagi atau 27.89 persen tidak setuju dan 50.74 persen menyatakan tidak tahu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika