REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga survey menyebutkan masyarakat tidak merasakan kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan telah memprediksi hal tersebut.

Kendati demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu tak langsung dapat merubah kebijakan yang telah dilaksanakan.

"Ya, semuanya menjadi suatu perhatian kita tapi tidak berarti merubah kebijakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Kalla, dalam tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK pasti akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, seperti menaikkan harga BBM. Ia pun meyakini masyarakat akan memprotes kebijakan tersebut serta kondisi perekonomian yang melemah saat ini.

Namun, pemerintah mengaku tak dapat memuaskan berbagai kalangan. "Tentu kita tidak bisa memuaskan orang. Bahwa ada ketidakpuasan pasti terjadi," kata JK.

Lebih lanjut, Kalla menyatakan tak mudah melakukan evaluasi selama setahun pemerintahan. Dalam bidang politik, ia menilai kondisi politik saat ini masih tergolong stabil. Sedangkan dalam bidang keamanan, Kalla juga menilai masih relatif baik.

"Sosial juga saya kira. Ya mungkin ada letupan-letupan satu dua. Tapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya," sambung Kalla.

Namun, JK juga mengakui kondisi ekonomi saat ini bermasalah. Pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur maupun perdagangan untuk mengatasinya.

"Tapikan masalah dunia begini kita ikut pelambatan tapi kita berusaha untuk mengimbanginya itu," kata Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika