REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK hanya 51,7 persen. Ini lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap satu tahun pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66%-70%.

Pemerintahan Jokowi-JK, ujar dia, menunjukkan konflik internal kabinet yang kontraproduktif. Seperti perbedaan pernyataan yang mencolok antara Presiden dengan Wakil Presiden, Wakil Presiden vs Menko Maritim,  Menko Maritim vs Menteri ESDM terkait Freeport, dan Proyek Listrik 35.000 mw.

"Konflik internal seperti ini  seharusnya tidak terjadi. Kasus ini menunjukkan lemahnya leadership Presiden Jokowi dalam mengelola internal kabinetnya," katanya, Rabu, (21/10).

Menurutnya, hal ini belum pernah terjadi di seluruh kabinet reformasi sebelumnya. Ditambah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan Jokowi dengan partai pendukung utamanya. 

"Terlihat ada tarik menarik kepentingan antara Jokowi dengan partai pendukungnya yang menyebabkan kepentingan publik terabaikan. Sebagai contoh kisruh dalam revisi Undang-undang KPK, pergantian Kapolri, dan program bela negara seharusnya tidak terjadi jika ada kesamaan sikap Presiden Jokowi dengan partai pendukung utamanya," kata Muzzammil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika