REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kementerian Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan menggelar kursus singkat manajemen pertahanan negara mobile (Suskatjemen Hanneg Mobile) bagi para pejabat dan pemuka masyarakat di Ambon, Maluku.

"Paket program Suskatjemen Hanneg Mobile pada 2015 adalah bela negara. Bela negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (3)," kata Kabadiklat Kemenhan Mayjen Hartind Asrin, pada pembukaan kegiatan Suskatjemen Hanneg Mobile, di Ambon, Rabu (21/10).

Menurut Hartind, amanat konstitusi ini tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa. Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dan bangsa yang berdaulat tidak terlepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat, mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil dan elemen rakyat lainnya untuk membela Tanah Air.

Saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multidimensi. Itu artinya ancaman tidak lagi bersifat konvensional atau fisik semata tetapi sudah berkembangan, baik fisik maupun non fisik.

Ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga perlu memahami betul apa yang dimaksud bela negara. Hartind mengungkapkan, upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia adalah tindakan bela negara, upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara, upaya untuk bisa mandiri secara ekonomi juga adalah bela negara.

Begitu pun, tenaga pendidik dan tenaga bidan atau kesehatan yang tengah bertugas di seluruh pelosok tanah air, di wilayah berbatasan dan pulau-pulau terluar, itu juga bela negara. "Merekalah yang telah membuat RI ini bisa tetap eksis melayani rakyat," ujarnya.

Selanjutnya, kata Mayjen Hartind, upaya melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara. "Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika