REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maros, Sulawesi Selatan menepis tudingan yang menyebut jika menjadi pengurus partai harus membayar 'mahar'. "Tidak benar itu. Tidak ada bayar-membayar mahar yang ada itu kita dalam menentukan pengurus harus betul-betul selektif sesuai dengan visi dan misi partai," kata Sekretaris DPD Nasdem Maros Syaharuddin di Maros, Rabu (21/10).
Dia mengatakan, Partai Nasdem yang hadir di tengah-tengah masyarakat membawa semangat perjuangan sesuai dengan slogan yakni Restorasi Indonesia dalam segala hal. Syaharuddin mengakui jika beberapa tahun terakhir ini, animo masyarakat Maros yang bergabung dalam Partai Nasdem sangat tinggi. Apalagi, saat Wakil Bupati Maros Harmil Mattotorang menjadi Ketua Nasdem.
"Saat Pak Harmil menjadi Ketua Nasdem Maros, banyak yang berminat untuk jadi kader dan pengurus partai. Tapi untuk menjadi pengurus itu tidak mudah karena harus dilakukan secara selektif tidak asal tunjuk saja," katanya.
Menurut dia, tudingan yang dilontarkan oleh kader Nasdem Syukri itu tidak benar. Justru sebaiknya, pemilihan kader menjadi pengurus harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah rekam jejak. "Rekam jejaknya itu harus dilihat baik-baik, bagaimana kepribadiannya dan apa-apa saja yang akan dilakukan untuk partai dan rakyat. Syukri sendiri tidak lolos menjadi pengurus," ujarnya.
Sebelumnya, Syukri mengaku dimintai sejumlah uang jika ingin masuk menjadi pengurus. Uang yang disebut mahar itu mesti dibayarkan pada petinggi Nasdem sebelum SK reshuffle kepengurusan dirilis. Namanya kemudian tidak tercantum dari kepengurusan setelah permintaan mahar tersebut dia tolak.
"Sekretaris Nasdem Maros memang sempat menyinggung soal mahar, saya kira hanya bercanda. Ternyata setelah SK keluar dan saya tidak bayar maharnya akhirnya nama saya tercoret," katanya.
Syukri sendiri mengklaim memiliki rekaman pembicaraan dengan Sekertaris Nasdem, Syaharuddin. Pada rekaman berdurasi sekitar 41 menit itu, Syaharuddin berulang kali menyebut 'ada maharnya,'.
Syukri menyebut akan mempertanyakan hal tersebut ke DPW dan DPP. Karena setahunya mendapat rekomendasi calon kepala daerah saja itu tidak pakai mahar. "Lho ini kok pengurus saja dimintai mahar oleh sekertaris partai, kan lucu juga. Partai memilih usungannya di Pilkada itu gratis, kok ini bayar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika