REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu pun kecewa dengan keputusan tersebut.

''Ya jelas kecewa karena (pemerintah) tidak berpihak pada petani kita yang sudah jerih payah swasembada pangan pajale (padi, jagung, kedelai),'' ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Firman Muntako kepada Republika.co.id, Kamis (22/10).

Sejak awal kebijakan impor beras masih berupa rencana, Firman pun sudah dengan tegas menyatakan penolakannya. Pasalnya, impor beras akan merugikan petani lokal.

Firman mengakui, areal pertanian di Kabupaten Indramayu pada musim tanam gadu (kemarau) tahun ini terkena dampak el nino yang menyebabkan kekeringan. Namun meskipun demikian, kondisi tersebut hanya menurunkan produksi dan tidak sampai mengganggu produksi. ''Produksi beras di Indramayu masih tetap surplus,'' terang Firman.

Firman menjelaskan, produksi padi di Kabupaten Indramayu rata-rata di atas 1,5 jt ton GKP (gabah kering panen) per tahunnya. Sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 250 ribu ton.

Itu berarti, Kabupaten Indramayu masih surplus di atas satu juta ton GKP. Beras yang surplus itu kemudian 'diekspor' ke berbagai daerah lainnya, seperti Jakarta, Bandung, dan luar Jawa.

Terpisah, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang juga mengaku tidak setuju dengan impor beras. Pasalnya, para petani baru saja selesai masa panen gadu (kemarau) sehingga stok gabah masih banyak.

Sutatang menyatakan, impor beras akan membuat harga gabah di tingkat petani menjadi hancur. Saat ini, petani sedang menikmati tingginya harga gabah yang berada pada kisaran Rp 6.000 per kg untuk gabah kering giling (GKG).

Sutatang berharap pemerintah bisa berpihak pada nasib petani lokal. Dia pun meminta agar beras impor hanya diperuntukkan bagi provinsi-provinsi yang masih kekurangan beras. ''Untuk daerah yang surplus beras, jangan sampai dimasuki beras impor,'' tandas Sutatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika