REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam satu tahun di bidang kesejahteraan rakyat dinilai belum memuaskan. Waktu setahun memang belum bisa diadikan ukuran berhasil atau gagalnya pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat.

Namun menurut Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, waktu setahun ini adalah masa krusial, penting dan sangat menentukan sejahtera atau sengsara rakyat Indonesia tahun-tahun ke depan. "Setahun ini masa peletakan pondasi. Untuk bidang kesra, saya rasa pondasi itu masih lemah," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (22/10) malam.

Pokok persoalannya, kata Fahira, pemerintahan Jokowi tidak mampu menahan kenaikan harga bahan pokok. Tingkat kesejahteraan semakin menurun saat di waktu bersamaan pemerintah tidak maksimal dalam mengatasi pelemahan ekonomi dan nilai tukar rupiah yang masih di ambang lemah.

"Pelemahan ekonomi tentunya berimbas kepada lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Ini yang membuat kesejahteraan rakyat sanga tidak memuaskan," ujar Fahira.

Konsep Nawacita dinilainya sangat baik, hanya saja implementasinya hingga setahun ini sama sekali tidak signifikan. Setahun ini pondasi ke sembilan program Nawacita sangat lemah. Fahira memberi contoh, pemerintah bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara tidak kita rasakan.

Kenyataannya, kasus semacam Tolikara dan Singkil memperlihatkan bukti bahwa pemerintah lamban melindungi rakyatnya. Yang terbaru bencana asap, yang sama-sama kita tahu ini bencana paling lama dan buruk penanganannya selama 17 tahun terakhir.

Fahira tidak lihat ada terobosan terutama dalam melindungi rakyat terlebih anak-anak di daerah-daerah yang terpapar asap. "Negara seakan tak berdaya menghadapi kabut asap ini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika