REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai ada permainan dibalik pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Pasalnya pengelolaan tersebut dijalankan oleh perusahaan swasta PT Godang Tua Jakarta bukan Pemerintah Kota Bekasi langsung.

Basuki menduga adanya permainan terkait anggaran atas proyek pengelolaan sampah tersebut. "Saya lebih curiga ini ada soal duit rezeki aja. Kita enggak bisa nuduh juga," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, anggaran yang ditetapkan Pemprov DKI sebesar Rp 400 miliar bisa langsung masuk ke APBD DKI. Tidak perlu lagi dipotong untuk membayar pihak ketiga sebagai pengelola.

Namun, ujarnya Bekasi bersikeras menginginkan PT Godang Tua Jaya sebagai perusahaan swasta yang mengelola. "Jadi kamu bayangin ya, kenapa musti swasta, dari zaman Bang Yos (Sutiyoso) lho," sebutnya.

Ungkap dia, jika Pemprov DKI ingin memutus kontrak dengan perusahaan tersebut justru ancaman yang diterima. Sampah Ibu Kota tidak diperbolehkan lagi dikirim ke Bantar Gebang.

Ia mengatakan selama ini pengelolaan sampah PT Godang Tua Jaya tidak beres. Ia bahkan telah mengirimkan surat peringatan (SP) pertama. Jika dalam 105 hari ke depan tidak dibenahi, ia mengancam kirim SP kedua dan ketiga lalu diputus kontrak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika