REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah mempertimbangkan bencana asap yang semakin meluas menjadi bencana nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menangani bencana asap.
"Ya semacam itulah supaya seluruh potensi nasional dikerahkan. Ya sama saja tapi memang supaya lebih itu, lebih keras lagilah, lebih," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).
Menurut dia, penanganan bencana asap perlu lebih difokuskan tak hanya untuk jangka pendek, namun juga untuk jangka panjang. Lebih lanjut, Kalla mengatakan untuk menangani bencana ini perlu dilakukan pemaduan berbagai unsur baik teknis pemadaman, langkah sosialisasi, hingga pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan evakuasi warga. Kendati demikian, lokasi evakuasi tidak harus dilakukan di luar daerah yang terpapar asap. Pemerintah dapat menyediakan gedung dengan kondisi yang baik dan tertutup.
"Ada gedung yang baik, yang tertutup, bisa ada AC-nya, tentu bisa ada AC nya," kata Kalla.
Lebih lanjut, usai pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Perubahan Iklim Selandia Baru siang tadi, pemerintah mendapatkan tawaran tehnologi pemadaman kebakaran hutan. Kalla pun menyatakan pemerintah menginginkan dilakukannya transfer tehnologi.
"Semua negara yang punya pengalaman dalam kebakaran hutan akan kita minta dia punya apa itu, transfer teknologinya lah, yang canggih pun akan kita pakai," terang Kalla.
Transfer tekhnologi dari negara lain itu, sambung dia, akan mulai dilakukan pada tahun ini mengingat kebakaran lahan dan hutan selalu terjadi tiap tahunnya.
Seperti diketahui, kebakaran dan kabut asap tak hanya terjadi di Sumatra dan Kalimantan, namun juga di Papua. Selain Papua, Kalimantan, dan Sumatra, titik panas juga terdeteksi di Sulawesi. Hanya Pulau Jawa yang relatif tak terjangkau kabut asap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika