REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog sekaligus Wakil Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Musni Umar mengatakan, ketidakpuasaan Suku Dayak terhadap pemadaman kebakaran yang dilakukan pemerintah tak perlu dieksploitasi apalagi dipolitisasi. Menurutnya, hal itu hanya menimbulkan masalah politik baru.

"Pemerintah sudah serius dalam berupaya memadamkan api baik di Sumatra dan Kalimantan. Bahkan Presiden Jokowi mengumpulkan bupati,  walikota, gubernur agar turun untuk mengatasi masalah asap yang belum kelar," katanya, Senin, (26/10).

Ketidakpuasan Suku Dayak, lanjutnya, tidak perlu dipolitisasi karena pemerintah tak bermaksud mengabaikan Suku Dayak. Apalagi dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan persatuan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Beberapa waktu lalu, ujar Musni, ia mengunjungi Malaysia. Warga Malaysia terdampak luar biasa terkena asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatra.

"Warga Malaysia  yang paling menderita yang bekerja di luar kantor.  Misalnya yang ada di pinggir jalan, makanya tidak heran jika Malaysia begitu gencar membantu memadamkan api di Sumatra," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika