REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kabut asap yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia akan mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Untuk itu, Perludem memiliki empat saran bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap dapat melakukan pilkada serentak.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengimbau KPU setidaknya perlu segera mengambil berbagai langkah untuk mengatasi dampak kabut asap dalam pilkada nanti. Pertama, Titi mengatakan KPU perlu bergerak cepat untuk mengidentifikasi dampak dari bencana yang terjadi.
"Sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2015 nanti," kata Titi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (27/10).
Kedua, lanjut Titi, KPU perlu melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan jajaran pengawas di daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
"Berkaitan dengan besaran dampak, antisipasi, dan skenario penyikapannya terkait keberlanjutan penyelenggaraan tahapan pilkada," ujar Titi.
Ketiga, KPU harus memaparkan langkah dan skenario kerja berdasarkan identifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait di atas.
"Soal apa yang akan dilakukan, langkah langkahnya, kerangka waktu kerja, serta berbagai pilihan kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan skenario yang dipilih tersebut," katanya.
Keempat, pengadaan logistik pilkada. Menurut Titi, kabut asap dapat mempengaruhi pengiriman logistik ke daerah.
"Tapi yang paling terdampak adalah pemilih. Apalagi jika pemilih dievakuasi ke daerah di luar daerah pemilihan," ujarnya.
Titi menambahkan, situasi tersebut harus semaksimal mungkin disiapkan dalam penyelenggaraan pilkada. Selain itu, lanjut dia, merekam pergerakan pemilih dan selanjutnya mengatur distribusi logistik sesuai sebaran mereka.
"Sehingga, pemungutan suara bisa berlangsung baik bagi pemilih terdampak bencana," kata Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika