REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kejadian kebakaran lahan dan hutan baru belum berhasil dicegah sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mengingat armada dan personil yang terbatas,
Kepala BNPB Willem Rampangilei meminta tolong masyarakat setempat agar turut membantu pencegahan kebakaran baru.
"Penyelesaian masalah asap dan kebakaran tidak bisa BNPB sendirian," kata dia dalam rapat dengan komisi II DPD RI dan jajarwn pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (26/10).
Armada BNPB dalam menanggulangi kebakaran dan asap terbatas. Tidak mungkin menangani pembakaran hutan yang luasnya jutaan hektare.
Hingga saat ini BNPB telah membina 140 kelompok masyarakat tangguh agar membantu mencegah kebakaran. Pembinaan berbasis komunitas itu akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
Masalah anggaran penanggulangan bencana. BNPB melihat seluruh wilayah terbakar dan terdampak asap penting untuk ditanggulangi. Namun prioritas lembaga tersebut terkonsentrasi di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai wilayah yang paling banyaj terbakar.
Terlebih saat ini masih terjadi kebakaran baru di wilayah tersebut. Maka, yang dilakukan yakni memadamkan sekaligus mengisolasi lahan agar kebakaran tak menyebar luas.
Di samping mengajak masyarakat, BNPB mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan aktif mencegah kebakaran baru. "Institusi BPBD harus dikuatkan, dibangun kapasitasnya, karena dia yang merespons pertama kali bencana," ujar Willem.
Utamanya anggaran, kedepan harus ada alokasi anggaran untuk daerah dalam kegiatan mencegah kebakaran hutan.
Selang dua bulan, BNPB telah menggelontorkan dana penanggulangan kebakaran hutan sebanyak Rp 385 miliar. Dana tersebut berasal dari fasilitas siap pakai yang berada di Kementerian Keuangan. Alokasi dana yakni untuk pemadaman api melalui darat dan udara. Sebab kebakaran dan kabut belum takluk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika