Rabu 28 Oct 2015 13:53 WIB

Peminat Noken Tas Asal Papua Tinggi

Red: Nur Aini
Tas noken
Foto: Antara/Anang Budiono
Tas noken

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura berupaya mendorong agar para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif menggarap noken yang merupakan tas asli orang Papua, sehingga bisa berkembang mendukung perekonomian dan pariwisata.

"Sanggar-sanggar yang ada ini harus digerakkan, supaya berkembang sebagai nilai wisata dan budaya karena di dalamnya ada nilai ekonomi kreatifnya," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jayapura Bernard Fingkreuw di Jayapura, Rabu (28/10).

Menurutnya, minat masyarakat dan wisatawan untuk membeli noken cukup tinggi, sehingga hal ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. "Ini salah satu pelengkap nilai jual pariwisata di Papua. Kemarin kita bawa ke Batam noken kita habis oleh peserta dari Malaysia dan Singapura. Padahal itu hanya untuk dipamerkan, tapi karena banyak yang minta untuk dibeli terpaksa kita jual," kata dia.

Fingkreuw mengatakan, noken adalah kebudayaan dari seluruh penduduk di Papua, bukan hanya milik masyarakat di pegunungan. Di masing-masing daerah memiliki ciri khas.

"Noken ini bukan hanya punya orang Wamena saja, orang Port Numbay dan semua orang dataran juga punya noken yang sama, ini memang asli Papua," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, mencanangkan noken sebagai tas wajib yang harus digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai tindak lanjut dari instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Gubernur sudah mencanangkan itu di tingkat provinsi, maka sebagai bawahan kita harus menindaklanjuti program itu supaya noken sebagai budaya lokal yang sudah diakui di internasional. Maka ini kita harus sosialisasikan kepada PNS Kota dan akan kita tindak lanjuti dengan Perwal," ucapnya.

Ia menegaskan, tidak akan ada sanksi hukum bagi pegawai yang tidak mengindahkan instruksi tersebut. Namun, ia mengimbau kepada seluruh PNS agar bisa menghargai kebudayaan lokal yang ada di Papua.

"Tidak akan ada sanksi bagi PNS yang tidak memakai noken, tetapi dia sebagai warga Papua, kita harus menghormati kearifan lokal," ujar Mano. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement