REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan merestorasi lahan gambut yang terbakar. Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun tengah membahas konsep restorasi lahan gambut yang juga sesuai dengan program dari REDD+ (Reducing Emission Deforestation and Forest Degradation +).

Menurut Kalla, nantinya program restorasi ini juga akan menggunakan dana dari REDD+. "Kita membicarakan konsep restorasi gambut yang sesuai dengan program REDD dan carbon trading. Sehingga restorasi gambut tidak perlu biaya besar dari APBN tapi nanti dibiayai program yang sebenarnya sudah lama sekali tertunda," jelas Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (28/10).

Lebih lanjut, Kalla mengatakan pemerintah juga tengah mengkaji program jual beli karbon yang menjadi bagian dalam program REDD+. Kalla berharap usai diselenggarakannya Conference of Party (COP) 2015 di Paris akhir tahun ini, jual beli karbon menjadi lebih terarah.

"Sehingga apabila kita perbaiki lingkungan, seperti gambut itu, itu dana dari program yang ada, juga dana dari pihak yang butuh carbon trading dapat dibiayai. Walaupun biayanya besar tapi dapat biayai dari luar," kata JK.

Dalam program REDD+, Indonesia mendapatkan dana hibah sekitar 1 miliar dollar AS. Namun, Indonesia baru menggunakan dana hibah sebesar 30 juta dollar AS.

"Ya masih ada 970 (juta dolar) tapi akan juga dipakai kurang lebih 200 (juta dolar)," tambah dia.

Selain itu, Kalla juga meminta perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan harus ikut bertanggung jawab memulihkan lahan gambut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika