REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menilai, pemerintah daerah tidak serius melakukan pencegahan bencana. Terlihat kontribusi pemerintah daerah yang masih kecil dan tidak maksimal.

Penilaiannya tersebut berdasarkan anggaran penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD). Dalam anggaran itu, hanya terdapat 0,02 persen alokasi dana APBD yang dapat digunakan untuk bencana. Padahal, anggaran yang ideal untuk penanganan risiko bencana dalam APBD minimal satu persen.

"Di luar ketika terjadi bencana darurat itu, tapi nyatanya cuma 0,02 persen," ujar Sutopo, Rabu (28/10).

Ia menjelaskan, bahkan Kalimantan Tengah tidak menganggarkan satu persen pun untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Padahal, Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan.

Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan juga terlihat dari ada keberulangan. Setiap tahun, kebakaran hutan selalu terjadi, meski pemerintah daerah sudah mengetahui bahwa daerah tersebut akan terjadi kebakaran dan waktunya pun selalu tidak jauh berbeda. Meski ada el-nimo mmapun tidak, menurut Sutopo, hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan memang akan terbakar.

"Karena itu kita bilang kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan karena aspek pembiaran dan 99 persen dibakar," kata Sutopo.

Sutopo mengatakan, meski di Jawa juga terjadi kebakaran hanya saja memiliki kasus yang berbeda. Kebakaran di Jawa lebih bersifat ketidaksengajaan yang dilakukan oleh manusia. Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Gunung Lawu yang menelan korban jiwa. Hal tersebut disebabkan kelalain pendaki yang tidak sempurna mematikan api, sehingga ketika ditinggal pergi api tersebut menyala kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika