REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dampak negatif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu kamtibmas di Indonesia.
"MEA akan diberlakukan tahun depan. Dengan diberlakukan MEA tentu memberikan dampak baik positif maupun negatif yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat," kata Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Banda Aceh, Kamis (29/1).
Hal tersebut disampaikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti dalam orasi ilmiah pada rapat senat terbuka dalam rangka milad ke-52 Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Kampus Darussalam, Banda Aceh. Kapolri mengatakan, pada MEA nanti diperkirakan akan banyak pekerja di negara-negara ASEAN bekerja di Indonesia. Begitu sebaliknya, pekerja Indonesia bekerja di luar negeri.
Biasanya, kata dia, dalam konteks seperti itu tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan masalah hubungan industrial. Seperti masalah penetapan upah minimum, dan lain sebagainya. Menyangkut upah buruh, Kapolri mengatakan biasanya menjelang penetapan upah selalu ada aksi dari buruh. Seperti unjuk rasa hingga mogok kerja.
Kepolisian, katanya, hanya bertugas mengamankan dan mengantisipasi aksi tersebut agar tidak anarkis. Sedangkan unjuk rasa dan mogok tersebut merupakan hak konstitusi buruh dalam memperjuangkan aspirasinya.
"Aksi buruh seperti itu dibenarkan secara undang-undang dan sebagai hak konstitusi warga negara. Karena itu perlu antisipasi dampak MEA terhadap gejolak buruh di Indonesia," kata Kapolri.
Masyarakat Ekonomi ASEAN, papar Kapolri, merupakan manifestasi kerja sama Indonesia dengan negara-negara secara global di kawasan Asia Tenggara. Dengan diberlakukannya MEA, sebut dia, maka terjadi hubungan tanpa batas. Hubungan ini tentu sangat tergantung kepada investasi dan perdagangan antarnegara ASEAN.
Kepolisian Indonesia, lanjut dia, senantiasa memberikan jaminan investasi dan perdagangan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan secara resminya di negara ini. "Karena itu, Polri bersama masyarakat akan terus bergandengan tangan mewujudkan dan menjaga kamtibmas di era global ini, termasuk saat pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN," katanya.