REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) antara pemerintah dan DPR RI masih alot. DPR dinilai masih memiliki catatan-catatan pada RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Hal itulah yang mendasari RAPBN belum juga disahkan hingga jelang reses DPR.
Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengungkapkan, sangat mungkin pembahasan soal persetujuan RAPBN 2016 akan dilakukan melalui voting (pengambilan suara terbanyak) di sidang paripurna, Jumat (30/10) nanti. Sebab, pembahasan RAPBN masih alot di Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah.
”Mungkin saja, besok di paripurna voting akan menjadi jalan keluar penyelesaian RAPBN menjadi APBN 2016,” kata Mulfachri di ruang fraksi PAN gedung nusantara I DPR RI, Kamis (29/10).
Mulfachri menilai, penyelesaian alotnya pembahasan RAPBN 2016 sah jika dilakukan dengan voting. Sebab, voting atau pengambilan suara terbanyak juga bagian dari demokrasi. Namun, PAN tetap berharap, di pembahasan DPR dan pemerintah ini, musyawarah mufakat dapat dicapai.
Keputusan yang diambil dari musyawarah berarti suara sudah bulat. Hasilnya akan bagus untuk masyarakat ke depannya. Kalau keputusan diambil dengan voting, pasti akan ada yang merasa dirugikan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah mengoreksi catatan-catatan yang diberikan oleh DPR RI.
Dari fraksi PAN, ada beberapa catatan yang dinilai masih mengganjal. Secara garis besar, kata Mulfachri, fraksinya bisa menerima RAPBN yang diberikan oleh pemerintah. Tapi, pemerintah juga harus memerbaiki catatan yang diberikan terkait pembahasan RAPBN.
PAN bertekad RAPBN 2016 ini akan merefleksikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu yang menjadi catatan dalam RAPBN 2016 oleh PAN adalah soal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, PAN akan menyetujui soal PMN ke BUMN dengan syarat PMN ini dikucurkan pada BUMN yang sifatnya publik mengurusi kepentingan orang banyak. Dalam kasus Bulog, kata dia, ironis jika BUMN tersebut sampai meminjam pada bank komersial untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok. Padahal, tugas Bulog sudah jelas, menjaga stabilitas keberadaan barang-barang kebutuhan pokok.
“Kita dapat memahami soal PMN sepanjang dialokasikan untuk BUMN yang mengurus orang banyak,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika