REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Perda tentang produk halal dan terus mendorong sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, produk UMKM di Jabar sudah banyak yang berlebel halal. Oleh karena itu, Heryawan meminta masyarakat muslim berkomitmen hanya membeli produk halal.

"Kalau masyarakat Muslim komitmen membeli produk halal, akan semakin masif sertifikasi produk halal jadi semua produk pasti halal," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher di Gedung Pusdai, Kamis (29/10).

Menurut Aher, saat ini di wilayahnya, sudah ada 18 kabupaten/kota yang layak disebut sebagai kabupaten/kota halal. Hal ini sejalan dengan pencapaian Jabar sebagai provinsi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami punya penduduk muslim yang besar jadi sangat wajar kalau produk-produknya harus punya sertifikat halal," katanya.

Menurut Aher, Jabar berupaya menggenjot para pelaku industri yang bergerak di makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikat halal, yakni, dengan menyediakan fasilitas sertifikasi halal secara gratis.

Aher mengatakan, upaya Pemprov ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Dengan adanya sertifikat halal maka masyarakat akan lebih tenang saat membeli produk," katanya.

Aher menilai, produk makanan/minuman yang belum punya sertifikat halal dapat membahayakan konsumen. Sebab, zat haram yang terkandung dalam produk tersebut mampu mengubah perilaku seseorang cenderung ke arah negatif. Kehadiran produk halal dinilai sangat penting terutama untuk melindungi anak-anak. 

"Mereka harus mendapatkan makanan/minuman yang aman, bergizi, beragam dan seimbang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika