REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan kepastian pengesahan APBN 2016 pada Oktober 2015 akan mengundang respons positif para pelaku pasar mengingat keberlanjutan pembangunan terus terjaga.

"Jika disetujui pada sidang paripurna besok (Jumat,30/10), itu menunjukkan disiplin institusi Indonesia, khususnya pemerintah dan DPR. Itu juga memberikan kepastian (realisasi pembangunan) 2016," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Agus sebelum rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah dan BI untuk mengambil keputusan Undang-undang APBN 2016. Hari ini, Kamis (29/10), adalah hari terakhir masa pembahasan di tingkat I DPR, sebelum diambil keputusan pada sidang paripurna DPR pada Jumat (30/10) besok.

Agus mengatakan, jika APBN 2016 disahkan Jumat (30/10), pemerintah akan memiliki keleluasaan untuk mengoptimalisasi penggunaan belanja negara, yang pada 2016 diusulkan Rp 2.095 triliun. "Khususnya untuk anggaran belanja modal untuk infrastruktur, untuk program sosial, untuk belanja daerah," ujarnya.

Hingga Kamis (29/10), postur sementara RAPBN 2016 yang disepakati pemerintah dan DPR mencantumkan pemerintah memiliki anggaran belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun. Defisit anggaran ingin dikendalikan pemerintah maksimal 2,15 persen.

Dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika