REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali menilai permasalahan administrasi menjadi problem utama dalam pengaturan dan penggunaan APBD provinsi.
Kepala BPKP Bali, Didik Kristiyanto mengatakan Inspektorat Provinsi Bali sebaiknya meningkatkan kualitas SDM di bidang ini. "SDM di sini khususnya mereka yang menguasai akuntansi dan pengelolaan keuangan sebab 50 persen masalah yang kami temui itu terkait administrasi," ujar Didik di Denpasar, Kamis (29/10).
Didik mengakui inspektorat daerah terkadang kesulitan merekrut auditor karena formasi perekrutan pegawai. SDM dengan kualifikasi tinggi dalam hal audit dan pengelolaan keuangan masih kurang. Misalnya, laporan pencairan bantuan sosial yang sering mengalami keterlambatan pelaporan.
Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika menilai perlu adanya penataan ulang kembali terhadap pembangunan di Bali dengan bekerja sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan. Prosedur adalah metode atau tata cara yang digunakan. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Arah pembangunan dan keberhasilan pembangunan Bali sangat ditentukan SDM yang melaksanakan pembangunan tersebut," ujarnya.
Gubernur menekankan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan tenaga kerja asing ilegal, peningkatan kemampuan berbahasa inggris, dan menggalakkan gerakan cinta produk dalam negeri di Bali.
Modernisasi proses perencanaan juga dilakukan dengan menerapkan e-planning, e-budget, dan e-monev (monitoring dan evaluasi).
Pastika memaparkan beberapa rancangan pembangunann infrastuktur yang dicanangkan dalam APBD 2016. Pembangunan tersebut di antaranya pengembangan Pelabuhan Gunaksa, pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo, pembangunann Dermaga Danau Beratan, penanganan empat danau yang ada di Bali serta program program lain untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika