REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto mengimbau para istri pejabat untuk menghindari budaya konsumtif. Menurutnya, sifat konsumtif turut andil mendorong tindakan korupsi para suami, khususnya untuk memenuhi keinginan para istri.
"Sebanyak 93 persen pelaku korupsi adalah laki-laki, namun hampir setiap tindakan korupsi yang dilakukan laki-laki melibatkan perempuan," ujar Didik dalam Sosialisasi Program Antikorupsi 2015 di Denpasar, Jumat (30/10).
Perempuan yang terlibat tersebut, Didik mengatakan biasanya adalah istri, saudara, atau orang terdekat. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan perempuan dalam pencegahan korupsi menjadi hal strategis yang harus dilakukan.
BPKP mengajak perempuan senantiasa mengingatkan suami masing-masing supaya tak terjerumus dalam tindakan yang sangat merugikan negara. Didik juga meminta para istri untuk memahami bahwa penghasilan pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) terbatas. Jadi, istri semestinya tidak terlampau sering meminta dibelikan barang-barang mewah yang harganya selangit.
Secara nasional, tindakan korupsi di Indonesia sepanjang satu dekade terakhir (2004-2014) melibatkan 448 pelaku. Sebanyak 116 pelaku di antaranya merupakan pejabat eselon I, II, dan III. Korupsi ini menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 39,3 triliun.
"Padahal, dana sebesar ini bisa dimanfaatkan untuk membangun banyak fasilitas umum, misalnya sekolah, sarana kesehatan, jalan, hingga bedah rumah," ujarnya.
Akademisi Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Ida Bagus Suatama menambahkan wanita, khususnya istri pejabat hendaknya berperilaku sederhana, layaknya Dewi Laksmi dalam kepercayaan Hindu. Wanita seharusnya tidak diperbudak selera tinggi. "Apalagi selalu ingin barang-barang bermerek," katanya.
Ketua Dharma Wanita Provinsi (DWP) Bali, CIA Pemayun menambahkan bahaya korupsi menjadi ancaman serius yang semakin merugikan masyarakat. Korupsi melibatkan pejabat dari pusat dan daerah dalam pemberitaan setiap harinya. "DWP Bali harus berani, jujur, dan kritis dalam menyikapi korupsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika