REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menerima apresiasi terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) melalui pendampingan secara intensif yang terus dilakukan Kementerian PANRB. Hal ini dianggap sebagai kesuksesan Kemenpan dan RB untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan jelas (good, clean, and clear governance) ke depannya.
Dalam situs resmi Kemenpan dan RB, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, mengatakan selama 2015, pihaknya telah menyempurnakan kebijakan di bidang manajemen kinerja. Hasil evaluasi per tahun 2014, menunjukan rata-rata nilai Akuntabilitas kinerja terhadap 83 Kementerian/Lembaga sebesar 64,69 (Kategori “Baik”), 34 Pemerintah Provinsi 59,21 (Kategori “Cukup”) dan 505 Pemerintah Kab/Kota 44,92 (Kategori “Kurang”).
Sedangkan untuk tahun 2015, proses evaluasi masih berlangsung. Namun, berdasarkan perkembangan dari awal tahun 2015, dapat diproyeksikan akan terjadi kenaikan nilai rata-rata akuntabilitas kinerja, khususnya di pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota.
Setelah dimulainya penyusunan penyempurnaan kebijakan tersebut, Kemenpan dan RB mengupayakan dan mensosialisasikan program pendampingan kepada Pemda untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang lebih baik.
Daerah juga mulai memberikan apresiasi karena sudah merasakan implikasi positif hadirnya program pendampingan untuk melakukan pembinaan kepada daerah-daerah yang berkomitmen memperbaiki akuntabilitas demi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Diawali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada September lalu menyuarakan apresiasi terhadap pendampingan tersebut. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku bangga dengan prestasi jajaran Pemda DIY karena telah dijadikan percontohan reformasi birokrasi.
Menurutnya, perubahan pola pikir aparatur sangat dibutuhkan untuk mempercepat reformasi birokrasi. Sri Sultan mengaku, 6 tahun yang lalu Pemda DIY masih menjalankan program tanpa memikirkan outcome, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
Giliran berikutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga turut memberikan apresiasi dengan adanya pendampingan yang dilakukan Kementerian PANRB dalam membangun SAKIP Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Bandung, Ridwan kamil, dalam sambutannya pada acara Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bandung Menuju Juara SAKIP di kantor Balaikota Bandung, Jawa Barat, 11 September lalu.
Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PANRB, pasalnya setelah adanya program pendampingan, kinerja birokrasi di Kota Bandung sudah terukur, terpercaya, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Menurutnya sebelum dibimbing dan didampingi oleh tim dari Kementerian PANRB, Pemkot Bandung belum mengetahui ujung dari kerja yang selama ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Pemkot Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika