REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkritisi kenaikan tarif 15 ruas tol yang diberlakukan pada 1 November 2015 tidak tepat. Menurutnya, kenaikan tersebut memperlihatkan pemerintah tutup mata atas kondisi perekonomian yang sedang menyulitkan masyarakat.

"Dinaikannya tarif tol kali ini jelas menguntungkan pemodal dan menyusahkan masyarakat. #Neolib" tulisnya dalam akun twitter pribadinya @fadlizon yang dikutip Republika pada Ahad (1/11).

"Dasar kenaikan tarif tol ini pun sangat liberal. Pemerintah lebih membela kepentingan swasta. #Neolib"

Ia menilai bukti kebijakan tersebut liberal terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep Build, Operate dan Transfer (BOT).

Apabila waktunya berakhir maka tol yg semula dikelola swasta, harus dikembalikan kpd negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.

"Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya. Pemerintah tampaknya masih terus membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan neolibnya. #Neolib" katanya.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mencari cara-cara kreatif untuk menambah pendapatan negara tanpa harus merugikan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika