Senin 02 Nov 2015 15:06 WIB

700 Mantan Fasilitator PNPM Direkrut Jadi Pendamping Desa

Rep: arie/ Red: Muhammad Subarkah
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar menaruh perhatian besar agar dana desa segera tersalurkan ke desa.
Foto: Kemendes
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar menaruh perhatian besar agar dana desa segera tersalurkan ke desa.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Sebanyak 700 orang mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Jawa Barat, direkrut menjadi pendamping desa untuk mengawal pembangunan desa.

"Mereka disiapkan menjadi pendamping desa tahun depan," ujar Sekretaris Desa (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, usai menghadiri acara Pengukuhan Pendamping Bagi Aparatur Desa Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (2/11).

Menurut Iwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa maka pembangunan harus dilakukan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan bagi aparatur desa.

"Maka perlu ada pendampingan dari sarjana atau pihak-pihak yang terlatih," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, proses pelatihan ini akan bertahap dilakukan. Saat ini, ada 700 orang yang dilatih. Sebelumnya ke-700 orang mantan fasilitator PNPM Mandiri tersebut harus menyelesaikan pertanggungjawabannya terlebih dahulu. Karena, tugas mereka akan jauh lebih luas ketika nantinya menjadi pendamping aparatur desa.

"Tak hanya soal keuangan tapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban desa," katanya.

Sehingga, kata dia, ke depan bisa lebih maju lagi. Iwa berharap, efisiensi dan efektivitas dari program desa ini bisa sesuai yang diharapkan. "Kalau desanya maju maka maju juga," katanya.

Iwa mengatakan, ke depannya jumlah pendamping aparatur desa bisa menyamai jumlah desa di Jawa Barat. Yakni, sekitar 5.000 desa.

"Kita sekitar tiga ribu jadi yang 700 orang tadi jadi pendamping desa. Sisanya, dlakukan seleksi oleh kementerian sedang dalam proses. Ini untuk mengawal dana dari pemerintah pusat dan pemprov," katanya.

Sementara menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat Dede Rusdia, para pendamping aparatur desa yang disiapkan tersebut telah memiliki pengalaman dan hapal tentang seluk beluk pedesaan.

Para pendamping itu, kata dia, sudah hapal perilaku masyarakatnya dan lebih paham perangkat desa. Mereka pun, senang dipanggil dan dilibatkan lagi untuk membangun desa. "PNPM mandiri itu enggak ada masalah program adem ayem," kata Dede.

Saat ini, kata Dede, diusulkan dua  orang pendamping akan mengawasi satu desa di Jawa Barat. Namun, pihaknya akan melihat dulu ke depannya seperti apa.

"Sekarang janji dua desa, satu pendamping, kedua diubah lagi tiga desa satu pendamping, nanti ubah lagi. Orang desa itu enggak kenal enggak sayang dia kabur," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement