REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra terjadi setiap tahun, namun penanganan oleh pemerintah selalu terlambat.

“Terkait peristiwa kabut asap, mental birokrasi yang ingin dilayani daripada melayani masyarakat perlu dirombak. Perombakan mental ini harus terjadi di tiga lembaga yang dinilai terkait erat dengan peristiwa kabut asap yang telah berlangsung selama tiga bulan dan sudah menelan banyak korban,” kata fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Achiyanur, Senin (2/11).

Lembaga yang dimaksud Achiyanur adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah setempat. Menurut Achiyanur lembaga ini terkesan bekerja sangat lamban saat korban sudah berjatuhan.

“Aparat dibawahnya tidak proaktif menjemput korban asap. Mereka justru menunggu korban datang, itupun sudah dalam keadaan parah,” kata Achiyanur.

Menurut dia, jika tiga lembaga ini tetap lamban bekerja dan tidak ada koordinasi yang baik, maka dipastikan kabut asap pada tahun mendatang tak akan bisa tertangani dengan cepat. 

“Peristiwa kali ini harus menjadi pembelajaran untuk tahun selanjutnya. Jangan sampai terulang karena ketidakmampuan melakukan antisipasi dan koordinasi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika