REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar munas Ancol, Larwramce Siburian mengatakan, Senin (2/11) malam utusan Aburizal Bakrie menghubungi Agung Laksono untuk menawarkan dua poin kesepakatan.
Dua poin kesepakatan tersebut antara lain, Agung Laksono harus mengakui Munas Bali sebagai Munas yang sah. Kedua, Aburizal Bakrie enggan menyelenggarakan Munas Golkar dalam rangka penyelesaian permasalahan.
"Dua syarat itu tidak mungkin dilakukan oleh pak Agung. Jadi pertemuan kedua yang dijadwalkan hari ini batal diselenggarakan," ujar Lawrance saat dihubungi Republika, Selasa (3/11).
Lawrance mengatakan pihaknya padahal sudah membuka diri untuk islah atau rujuk kembali. Apalagi titah dari JK yang mengharapkan kubu Ical dan Agung bersatu kembali dianggap Agung cs tak bersambut baik dari kubu Ical.
Pihaknya saat ini enggan bertemu kembali dengan Agung untuk membahas tindak lanjut islah. Lawrance mengatakan kubu Agung saat ini menunggu hingga Ical beritikad baik untuk menarik dua syarat tersebut.
Ia berharap kubu Ical bisa menyingsingkan ego agar pemasalahan ditubuh Golkar bisa kembali reda. Apalagi saat ini ruang pertemuan terbuka lebar dengan adanya kantor DPP yang bisa digunakan bersama oleh kedua kubu.
Sebelumnya, setelah Silatnas yang diadakan Ahad (1/11). Senin (2/11) siang Aburizal Bakrie mendatangi kantor DPP Golkar dan bertemu dengan Yorrys Raweai. Ia datang hanya sebentar, sekitar 40 menit dan langsung menuju lantai empat tempat ruang pimpinan partai biasa ngantor.
Tak tampak Agung Laksono dalam kedatangan Ical siang. Baru pukul 16.00 WIB, Agung Laksono datang dengan didampingi oleh Lawrance dan Zainudin Amali untuk melakukan rapat internal. Lawrance mengatakan rapat tersebut terkait soal rencana kunjungan ke daerah pemilihan Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika