REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Perpres soal penanganan Karhutla 2016. Perpres tersebut diharapkan bisa menangani pembakaran lahan gambut yang kerap menimbulkan bencana kabut asap.
"Setelah kita lihat di lapangan, penanganan lahan gambut ke depan kita akan menyiapkan Perpres soal penanganan Karhutla 2016 supaya tidak terjadi seperti ini lagi," kata Puan di Gedung Menkopolhukam, Jalan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Dalam Perpres tersebut nantinya akan diatur tentang tindak lanjut penanganan Karhutla. "Tindak lanjutnya bagimana. Restorasi lahan gambutnya akan gimana juga akan kita bahas," tambah Puan.
Puan menambahkan, dirinya juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi penanganan asap dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas alih fungsi lahan gambut. Maka dari itu, Luhut mendatangkan ahli gambut dari Palangkaraya dan UGM untuk mencari solusi yang tepat.
"Ini Menkopolhukam bertemu dengan ahli gambut dari palangkaraya dan UGM. Mau ditanam apa? dan digimanakan? Mungkin akan ditanami jagung dan tanaman produktif lainnya," ucap Puan.